• Jl.Solo Km-9, Maguwoharjo, Yogyakarta
  • (0274) 489405 ext. 111
  • penyuluhan.bcjogja@gmail.com

FAQ

Ketentuan Barang Kiriman

Ketentuan Barang Kiriman

1. DEFINISI DAN ATURAN Dasar Hukum PMK-182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman Definisi : Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Termasuk didalamnya adalah memasukkan barang melalui mekanisme barang kiriman. Barang Kiriman adalah barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri. Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari kepala kantor pabean.

2. PENANGANAN BARANG KIRIMAN Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (official assestment); Pemeriksaan fisik dilakukan secara selektif dan disaksikan oleh Petugas PJT guna :

1. menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman;

2. memastikan apakah terhadap barang kiriman terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, seperti : § Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM; dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi, tujuan pameran dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme jalur khusus yakni dengan mengajukan Ijin SAS (Special Access Scheme) ke BPOM; § Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor); § Impor Kiriman Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan; § Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan; § Impor Kiriman Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan; § Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina; § Produk senjata api, air softgun dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari Kepolisian; Untuk memastikan apakah barang impor terkena ketentuan larangan dan pembatasan (perijinan), dapat dilihat di http://eservice.insw.go.id/ menu Lartas Information, adapun untuk Pengecualian Lartas Barang Kiriman dapat dilihat Aturan Pengecualian Lartas Barang Kiriman di Peraturan ; Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif (pembebanan bea masuk) dan nilai pabean serta menghitung BM dan PDRI yang wajib dilunasi atas barang kiriman; Dalam rangka penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi (Notifikasi) bukti pendukung transaksi jual beli yang obyektif dan terukur kepada Penerima Barang melalui PJT, sebagai data pendukung untuk penetapan nilai barang, yaitu bukti bayar; Pembayaran BM dan PDRI ke Kas Negara oleh PJT dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi dengan menggunakan SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak)

3. PROSEDUR PENGELUARAN BARANG KIRIMAN Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai; Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang secara selektf berdasarkan manajemen resiko oleh Pejabat Bea dan Cukai; Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT; Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT; Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi; 4. FASILITAS PERPAJAKAN Atas barang kiriman diberikan beberapa fasilitas perpajakan sebagai berikut : Barang dengan nilai dibawah USD75/ hari/ penerima diberikan pembebasan dan dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang *) Barang dengan nilai diatas USD75/hari/penerima sampai dengan USD1500 dikenakan pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan skema : Apabila terkena aturan larangan dan pembatasan *) wajib melampirkan dokumen pemenuhan larangan dan pembatasan dari instansi terkait Atas barang kiriman tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 7.5% kecuali untuk barang kiriman berupa buku ilmu pengetahuan. Apabila diperlukan Petugas Bea Cukai dapat meminta dokumen pelengkap sebagai dasar penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang dengan nilai lebih dari USD1500, Bea Cukai melalui Pos/PJT akan meminta untuk menyampaikan PIBK atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) apabila penerima barang merupakan badan usaha (bukan perseorangan) *) Ketentuan pengeluaran barang mengacu pada aturan Larangan dan Pembatasan. 5. LARANGAN DAN PEMBATASAN Pengertian Larangan dan Pembatasan (LARTAS) Barang yang dikenai aturan LARTAS adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya. LARTAS diterbitkan oleh Instansi Teknis Terkait, yakni Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian tingkat pusat, yang menetapkan peraturan LARTAS atas impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan. Beriktu ini beberapa instansi yang menetapkan LARTAS

1. Kementerian Perdagangan

2. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

3. Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan)

4. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

5. Kementerian Kesehatan

6. DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

7. BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)

8. Bank Indonesia

9. Kementerian Kehutanan

10.Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

11.Kementerian Pertanian

12.Kementerian Perindustrian

13.POLRI

14.Kementerian Lingkungan Hidup

15.Kementerian ESDM

16.Kementerian Pertahanan

17.Kementerian Budaya dan Pariwisata

18.Kementerian Kelautan dan Perikanan

19.Mabes TNI

20.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara –

Kementerian Perhubungan Catatan : 5 Instansi Teknis terakhir hanya bertindak sebagai penerbit rekomendasi perijinan, bukan sebagai Penerbit Perijinan Sesuai tugas dan fungsi DJBC, Bea Cukai mempunyai kewenangan untuk melakukan penegahan atas barang dalam kategori LARTAS. DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang termasuk kategori LARTAS yang tidak dilengkapi perijinan dari Instansi Teknis Terkait DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah termasuk kategori LARTAS atau tidak. Ketentuan tentang LARTAS berlaku untuk semua jenis importasi, termasuk didalamnya importasi melalui mekanisme barang kiriman Dalam hal barang kiriman terkena aturan LARTAS maka penerima barang wajib melengkapi perijinan tersebut untuk proses pengeluaran barang. Apabila penerima barang tidak dapat melengkapi dokumen terkait maka : Penerima barang dapat mengajukan permohonan reekspor atas barang yang diimpor (RTO-Return To Origin) atau mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian (tidak berlaku untuk kiriman EMS) dengan mengajukan permohonan ke Kepala Kantor Bea Cukai tempat pengeluaran barang. Dalam hal penerima barang tidak melakukan pengurusan barang kiriman dalam waktu lebih dari 30 hari, maka status barang tersebut akan menjadi Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5). Informasi terkait LARTAS dapat diakses melalui laman http://eservice.go.id Kunjungi website INSW pada laman http://eservice.go.id Menu Lartas Information Pada kolom Search pilih HS (Harmonized System) Code Impor, atau HS (Harmonized System) Code Ekspor, atau Lartas Impor Description, atau Lartas Ekspor Description Masukkan Nomor HS atau uraian barang pada kolom Keyword 6. PELACAKAN BARANG KIRIMAN Untuk memudahkan penerima barang dalam melakukan pengecekan status barang kiriman, DJBC telah membuat satu halaman khusus pelacakan. Penerima barang dapat melakukan pengecekan secara mandiri atas barang kiriman melalui tautan www.beacukai.go.id/barangkiriman Informasi yang tersedia pada laman pengecekan meliputi : Pergerakan barang kiriman secara realtime Status barang kiriman Jumlah pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor *) *) Jumlah pembayaran yang anda lakukan ke Perusahaan Jasa Titipan mungkin berbeda dengan jumlah yang tertera. Hal ini disebabkan perusahaan jasa titipan yang anda gunakan mungkin menambahkan biaya lain lain dalam proses pengiriman barang dimana biaya tersebut BUKAN dipungut oleh bea cukai dan TIDAK masuk kedalam Kas Negara 7. WASPADA PENIPUAN Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakann Bea Cukai. Kenali ciri cirinya berikut ini : Umumnya korban mengenal pelaku melalui sosial media Umumnya pelaku mengirimkan barang dengan nominal kecil yang diterima dengan baik oleh korban dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan calon korban Tidak menutup kemungkinan pelaku langsung "mengirimkan" paket dengan nominal fantastis Tidak menutup kemungkinan pelaku langsung "mengirimkan" paket dengan nominal fantastis Pelaku sering memberikan nomor resi palsu disertai dengan foto Airway Bill (AWB) bahkan halaman pengecekan palsu Korban dihubungi oknum yang mengaku sebagai petugas bea cukai yang menginformasikan bahwa paket tertahan di bea cukai dan diharuskan membayar sejumlah uang untuk pengeluaran barang Nomor yang digunakan biasanya nomor handphone dan nomor rekening yang digunakan merupakan nomor rekening PRIBADI Dalam beberapa kasus pelaku mengancam korban apabila tidak segera melakukan pembayaran maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib dengan berbagai alasan Jika anda mengalami kasus seperti diatas jangan panik, segera hubungi petugas kami melalui call center Bravo Bea Cukai di nomor 1500225 JANGAN pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi, apabila anda terlanjur melakukan trasfer segera buat Laporan Kepolisian dan segera datangi kantor cabang bank yang digunakan oleh pelaku untuk dilakukan pemblokiran Berikut ini beberapa contoh resi palsu


Larangan dan Pembatasan

APA ITU LARTAS?

Larangan dan Pembatasan, atau yang biasa disingkat Lartas, sering ditemukan dalam pembicaraan terkait perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor. Beberapa barang memang dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan lintas negara (ekspor-impor). Barang-barang ini memerlukan izin agar importasi atau eksportasi dapat dilakukan. Untuk menyederhanakan dalam penyebutannya, barang yang memerlukan izin ini biasa disebut “terkena lartas”. Tidak semua barang terkena lartas. Ada juga barang bebas lartas yang artinya tidak memerlukan ijin untuk diimpor maupun diekspor. Barang yang terkena lartas pun, dalam hal tertentu bisa mendapatkan pengecualian.


Yang dimaksud impor dan ekspor dalam hal ini tidak terbatas pada lalu lintas barang menggunakan kontainer melalui pelabuhan laut. Barang bawaan penumpang (handcarry), barang kiriman, dan paket pos juga termasuk dalam pengertian ekspor dan impor. Ketentuan larangan dan pembatasan juga berlaku terhadap barang-barang tersebut, meskipun pada beberapa hal ada ketentuan pengecualian.


ALUR PENETAPAN LARTAS

Demi keamanan, kepolisian melarang importasi senjata api tanpa ijin dari Polri. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan mensyaratkan barang harus berstandarisasi SNI. Begitu juga instansi lainnya, sesuai tugas dan fungsinya, masing-masing mengeluarkan peraturan yang kadang bersentuhan dengan pemasukan dan pengeluaran barang. Peraturan-peraturan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan membawahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Pengelola Portal Indonesia Nasional Single Window (INSW). DJBC adalah instansi pengawas perbatasan (border officer), jadi segala ketentuan yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran barang pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh DJBC. Sedangkan INSW adalah Portal yang diharapkan mampu memberikan layanan publik yang terintegrasi terkait ekspor dan impor dari berbagai instansi.

Filterisasi larangan dan pembatasan menggunakan HS Code sebagai parameternya. Bea cukai mewajibkan pencantuman HS Code dalam pemberitahuan pabean. Instansi yang menerbitkan ketentuan larangan dan pembatasan pun wajib mencantumkan HS Code untuk menentukan barang-barang mana yang dilarang maupun dibatasi impor dan ekspornya. HS Code merupakan sistem klasifikasi barang yang berlaku secara internasional.

INSTANSI PENERBIT LARTAS

Ada banyak instansi, baik kementerian maupun lembaga di tingkat pusat, yang menetapkan peraturan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran barang. Setelah menerbitkan peraturan, perijinan untuk melakukan impor atau ekspor biasanya juga diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan. Termasuk pemberian keterangan dalam hal mendapat pengecualian. Namun hal ini tidak berlaku mutlak. Ada peraturan yang diterbitkan oleh suatu kementerian, sedang pemenuhannya dilakukan di instansi lain. Sebagai contoh adalah ijin pemasukan mesin bekas. Kementerian Perdagangan mengatur bahwa pemasukan mesin bekas wajib dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS). Sedangkan Laporan Surveyor (LS) sendiri diterbitkan oleh Sucofindo bukan oleh Kementerian Perdagangan.

Dari banyak instansi di atas, ada instansi penerbit perijinan namun ada juga instansi yang hanya bertindak sebagai penerbit rekomendasi perijinan. Artinya nantinya pengurusan izin dilakukan bertingkat, atau dua tahap. Yang pertama adalah mengurus rekomendasi perijinan, lalu setelahnya mengurus perijinan berdasar rekomendasi perijinan yang telah didapatkan. Instansi-instansi yang terkait dengan ketentuan larangan dan pembatasan antara lain adalah:

  1. Kementerian Perdagangan
  2. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
  3. Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan)
  4. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
  5. Kementerian Kesehatan
  6. DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
  7. BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
  8. Bank Indonesia
  9. Kementerian Kehutanan
  10. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
  11. Kementerian Pertanian
  12. Kementerian Perindustrian
  13. POLRI
  14. Kementerian Lingkungan Hidup
  15. Kementerian ESDM
  16. Kementerian Pertahanan
  17. Kementerian Budaya dan Pariwisata
  18. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  19. Mabes TNI
  20. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan

JENIS LARTAS

Lartas terbagi menjadi lartas impor dan lartas ekspor. Lartas impor masih terbagi lagi menjadi lartas border dan lartas post border. Ekspor tidak mengenal adanya lartas post border, semua lartas ekspor adalah lartas border.

Lartas border adalah lartas yang harus dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean (Pelabuhan). Contoh dari lartas border ini salah satunya adalah kewajiban karantina bagi importasi ikan segar. Menteri Kelautan dan Perikanan mengatur hal ini melalui Peraturan Nomor 18/Permen-Kp/2018 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Lartas post border dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean (Pelabuhan). Karena lartas post border dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean maka pengawasannya dikembalikan ke instansi yang mengatur lartas tersebut. Contoh dari lartas post border ini adalah kewajiban melampirkan Laporan Surveyor (LS) untuk importasi barang modal dalam keadaan tidak baru. Lartas ini didasarkan pada Peraturan Menteri Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

PEMBEBASAN DAN PENGECUALIAN LARTAS

Ada pembebasan dan ada pengecualian lartas. Beberapa importasi dibebaskan dari ketentuan terkait pengenaan ketentuan larangan dan pembatasan ini. Misalnya adalah importasi yang dilakukan oleh Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Importasi perusahaan kawasan berikat (salah satu bentuk TPB) dibebaskan dari pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan. Perusahaan wajib memenuhi ketentuan lartas tersebut ketika dia menjual ke pasar dalam negeri.

Beda dengan pembebasan, ketentuan tentang pengecualian pengenaan lartas biasanya diatur dalam masing-masing peraturan. Secara umum, pengecualian yang diatur dalam peraturan tersebut tidak memerlukan surat keterangan pengecualian, selama petugas menilai bahwa barang tersebut termasuk dalam barang yang dikecualikan. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara petugas dan importir atau eksportir, maka diperlukan surat keterangan dari instansi terkait jika barang tersebut dikecualikan dari pengenaan lartas.


Saya mengelompokkan pengenaan lartas menjadi 4 jenis:

  1. Barang yang tidak terkena lartas
  2. Barang yang terkena lartas
  3. Barang yang terkena lartas tapi dikecualikan, dan
  4. Barang yang dibebaskan lartasnya.

PENGECEKAN LARTAS

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam perdagangan, barang diklasifikasikan ke dalam HS Code. Pengecekan lartas baiknya juga menggunakan HS Code ini sebagai parameternya. Penggunaan parameter lain, misalnya keyword, juga dimungkinkan. Namun saya sendiri selalu mengecek lartas menggunakan parameter HS Code.

Pengecekan lartas secara online dapat dilakukan dengan mengakses alamat: eservice.insw.co.id. alamat ini adalah bagian dari Portal Indonesia Nasional Single Window (INSW). Data yang tersaji di portal ini dinamis dan selalu diperbarui (update) sehingga validitasnya terjamin. Data yang sama juga digunakan untuk validasi pengisian PIB dan PEB.

Pengecekan lartas terdapat pada menu “Indonesia NTR”. Sub-menu pada menu Indonesia NTR ini berisi antara lain: HS Code Information, Regilation Repository, Rules of Origin Reposiitory dan List of Origin Repository.

 

Larangan dan Pembatasan

 

Hasil dari pengecekan HS Code ini akan menunjukkan apakah terhadap barang tersebut terkena Lartas atau tidak. Pada kolom lainnya juga akan disertakan nomor peraturan yang menjadi dasar pengenaan lartas. Dalam hal kita meyakini bahwa barang kita tidak terkena lartas atau merupakan barang yang dikecualikan, kita bisa men-search peraturan untuk memastikannya.

PENANGANAN BARANG TERKENA LARTAS

DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang terkena lartas yang tidak dilengkapi perijinan dari Instansi Teknis Terkait. Dalam hal barang diberitahukan tidak terkena lartas, namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang ditetapkan terkena lartas, Petugas Bea dan Cukai juga berwenang melakukan penegahan terhadap barang tersebut.

Untuk impor dan ekspor menggunakan pemberitahuan pabean, ketika dokumen diajukan, sistem komputer akan menvalidasi apakah HS Code terkena lartas. Jika terkena maka komputer akan menvalidasi apakah persyaratan sudah dipenuhi. Dalam hal persyaratan atau izin tidak ada, maka dokumen akan mendapatkan respon penolakan. Terhadap barang tidak dilakukan penegahan karena statusnya barang masih di TPS dan tidak dapat dikeluarkan.

Dalam hal barang diberitahukan tidak terkena lartas namun, ternyata setelah diperiksa fisik, HS ditetapkan lain dan terkena lartas, maka petugas Bea dan Cukai akan menegah barang tersebut sampai dengan perijinan dipenuhi.

Dalam hal perijinan tidak dipenuhi ada beberapa kemungkinan penyelesaian barang. Yang pertama adalah barang dire-ekspor. Re-ekspor dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu, salah satunya adalah diberitahukan secara benar. Kemungkinan penyelesaian yang lain adalah barang akan masuk ke mekanisme BTD, BDN dan BMN yang berujung pada dilelangnya barang tersebut. Ketika hasil lelang melebihi nilai bea masuk, pajak dan penimbunan, selebihnya akan dikembalikan ke pemilik barang.

Created By : Muh Andi R.M


Apakah barang asal Indonesia yang dikirim ke luar negeri kemudian diimpor kembali (re-impor) dikenakan pungutan impor?

Jawaban = Barang re-impor tidak dikenakan pungutan impor, akan tetapi pada saat mengekspor harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor dan diperiksa terlebih dahulu. Apabila terdapat penambahan parts maka yang dikenakan pungutan impor hanya perts yang ditambahkan saja


Waktu pengiriman barang tersebut diluar negeri telah dikenakan biaya mengapa sekarang kena pajak lagi?

Jawaban = Biaya yang dibayarkan pada saat pengiriman barang merupakan biaya kirim yang ditagih oleh perusahaan kurir, biaya kirim tersebut belum termasuk pembayaran pungutan bea masuk maupun pajak dalam rangka impor yang ditetapkan oleh negara penerima.


Mengapa kiriman pos yang berisi barang elektronik tertahan oleh bea cukai?

Jawaban = Sesuai dengan Permendag nomor 61/M-DAG/PER/9/2013 barang elektronik termasuk dalam kategori barang tertentu, sehingga apabila dikirim perorangan melalui barang kiriman hanya diperbolehkan paling banyak 2 pcs. Selebihnya diberikan opsi untuk ditegah atau di reekspor dengan biaya sendiri.


Apakah yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai (BKC) ?

Jawaban = Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

Barang yang dinyatakan sebagai BKC yaitu MMEA, EA, dan Hasil Tembakau


Apa itu NPPBKC?

Jawaban = NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik dan importir BKC, atau penyalur/pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE) MMEA.


Bagaimana proses pembuatan izin NPPBKC?

Jawaban = Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik atau importir terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor bea dan cukai yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.


Apa itu Pita Cukai?

Jawaban = Pita Cukai merupakan dokumen sekuriti Negara, selain bukti pelunasan cukai juga berfungsi sebagai alat pengawasan.


Bagaimana caranya memperoleh pita cukai?

Jawaban = Pita cukai Hasil tembakau disediakan di Kantor Pusat dan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai masing-masih daerah, dan pita cukai disediakan berdasarkan permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C)


Bea Masuk Impor

Ketentuan dan kewajiban bea masuk impor Pertanyaan : Haruskah Saya membayar Bea Masuk untuk setiap barang yang saya bawa ke Indonesia ? Jawaban : Barang Barang Penumpang dibebaskan dari Kewajiban Pabean serta Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya, jika nilai barang yang dibawa kurang dari FOB USD 500 untuk setiap orang atau nilainya kurang dari FOB USD 1.000 untuk setiap keluarga. Jika nilai barang tersebut melebihi jumlah yang telah disebutkan sebelumnya, penumpang tersebut di wajibkan membayar Kewajiban Pabean dan Pungutan Pajak lainnya dari selisihnya. Barang Penumpang Asing seperti kamera,Video kamera, Radio kaset, Teropong,laptop atau telepon genggam yang akan dipergunakan selama mereka tinggal di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat mereka meninggalkan Indonesia juga mendapat fasilitas pembebasan.


Rokok dan Minuman Beralkohol
Ketentuan Membawa rokok dan Minuman Beralkohol Pertanyaan : Apakah Saya Diperbolehkan membawa Rokok dan Minuman Beralkohol ke Indonesia ? Jawaban : Setiap orang diperbolehkan membawa rokok dan minuman beralkohol ke Indonesia dalam jumlah terbatas sebagai berikut : Maksimum 200 batang rokok atau 50 batang cerutu atau 200 gram tembakau iris; Maksimum 1 liter minuman beralkohol dan parfum dalam jumlah yang wajar atau batasan jumlah yang telah disebutkan sebelumnya tidak diwajibkan untuk membayar Kewajiban Pabean dan Cukai dan Pungutan Pajak lainnya.

Uang Tunai
Ketentuan Jumlah uang tunai yang dibawa ke Indonesia Pertanyaan : Apakah saya diharuskan memberitahukan jumlah uang tunai yang saya bawa ke Indonesia ? Jawaban : Kewajiban memberitahukan jumlah uang kepada Petugas Pabean Indonesia hanya ditekankan bagi individu ketika mereka membawa masuk atau uang rupiah senilai Rp.100.000.000 atau lebih , atau mata uang asing lainnya bernilai sama.

Membawa binatang ke Indonesia
Perijinan saat membawa binatang ke Indonesia Pertanyaan : Apakah Saya Diperbolehkan membawa binatang ,seperti kucing,anjing,burung atau ikan ke Indonesia ? Jawaban : Pada dasarnya, diperbolehkan untuk membawa binatang dan tumbuhan masuk ke wilayah Indonesia, selama Saudara mendapatkan ijin dari instansi terkait seperti Karantina dan Kementerian Pertanian.