• Jl.Solo Km-9, Maguwoharjo, Yogyakarta
  • (0274) 489405 ext. 111
  • penyuluhan.bcjogja@gmail.com

BEA CUKAI JOGJA MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

BEA CUKAI JOGJA MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

BEA CUKAI TANPA INTEGRITAS SAMA SAJA MEMPERSIAPKAN KEHANCURAN. 
Bayangkan jika barang-barang dari luar negeri masuk tanpa pengawasan, mungkin industri kita akan hancur, neraca perdagangan makin defisit, ekonomi turun, penerimaan negara anjlok, sabu-sabu, limbah, media pembawa penyakit akan masuk dengan bebas.
Di sinilah salah satu peran Bea Cukai sebagai penjaga perbatasan untuk mengawasi dan mencegah masuknya barang-barang yang dilarang atau perlu izin agar keadaan ekonomi terjaga, perdagangan dan industri membaik, barang-barang yang dilarang/berbahaya tidak masuk ke Indonesia.
Tugas berat yang dijalankan bea cukai dalam mengamankan dan menyelamatkan bangsa dan negara dari hancurnya industri, sendi-sendi ekonomi dan perdagangan hanya akan berhasil ketika aparaturnya mempunyai integritas yang luar biasa. Memegang teguh integritas adalah suatu kewajiban bagi seluruh pimpinan dan jajaran Bea Cukai. Tanpa integritas, sistem hebat yang sudah dibangun, prosedur yang ditetapkan, janji layanan yang sudah disepakati hanya akan menjadi hiasan dinding kantor. Ujungnya adalah kerusakan bahkan kehancuran sebuah bangsa.
Menyadari arti pentingnya integritas, pada Rabu, 27 Februari 2019 Bea Cukai Jogja melakukan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK dan WBBM). Hal ini merupakan bentuk publikasi yang memberi pesan bahwa pimpinan dan jajaran pegawai Bea Cukai Jogja sepakat berkomitmen dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada kesempatan ini, Oce Madril, Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi UGM, menyampaikan paparan tentang arti penting pencanangan Zona Integritas. “Integritas harus dinampakkan, karena memang Indonesia sampai dengan tahun 2018 masih mempunyai masalah akut di bidang korupsi.” katanya. Diuraikan bahwa aspek tata kelola di pemerintahan terhadap korupsi, gratifikasi, suap, dan pungutan liar masih sangat kurang. Inilah alasan pentingnya penerapan Zona Integritas di instansi pemerintahan.